IKMS UNSRI KOMITMEN MEMAJUKAN DAERAH

  Ikatan keluarga mahasiswa silampari kepengurusan periode 2007/ 2008 telah banyak melakukan kgiatan baikitu untuk internal maupun eksternalnya. Dari segi internal IKMS UNSRI telah banyak sekali mengadakan suatu pertemuan untuk mengakrabkan sesama anggotanya dan mensolidkan anggotanya, yaitu salah satunya adanya pertemuan silahturrohmi ditempat Sherli pada bulan januari kemarin.  

Dalam pemilukada kota lubuk linggau IKMS UNSRI ikut andil dengan mengadakan kontrak politik dengan kelima calon dengan melakukan aksi mengajak masyarakat untuk sama –sama mengontrol jalannya proses demokrasi yang sedang berjalan dikota Lubuk linggau agar berjalan dengan aman tanpa kecurangan –kecurangan politik. Selain itu juga IKMS UNSRI pada bulan februari kemarin mengadakan try out akbar UN diauditorium PEMDA MURA, hal ini bentuk kepedulian IKMS UNSRI dalam dunia pendidikan, dimana dalam try out kali ini dengan banyaknya perbaikan –perbaikan dan belajar dari tahun kemarin sukses seperti try out –tryout tahun tahun sebelumnya. Untuk bulan maret ini IKMS UNSRI akan mengadakan seminar motivasi dan juga latihan dasar organisasi bagi anggotanya dan juga tunggu saja kegiatan –kegiatan IKMS UNSRI lainnya.

                             

Read Full Post »

BHP SOLUSI ATAU MASALAHKAH?

Isu BHP saat ini sangatlah menarik dan banyak sekali pro dan kontra dalam menjadikan suatu perguruan tinggi yang ada saat ini menjadikan suatu badan hokum pendidikan. Dimana disini sangatlah jelas adanya upaya pemerintah unntuk lepas tangan terhadap dunia pendidikan. Dari segi pendanaannya saja apabila suatu perguruan tinggi menjadi BHP maka perguruan tinggi tersebut haruslah mencari sendiri dana tersebut, bisa para birokrat kampus nantinya bekkerjasama dengan pihak sawasta dengan menjadikan mereka sebagai wali amanah dalm universitas tersebut, hal ini akan membuat universitas nantinya akn disertir para swasta tersebut dan bisa saja nantinya kebijakan –kebijakan yang diambil akan dipengaruhi mereka, yang diperhatikan bukan lagi suatu pendidikan untuk mendidik para genersi penerus yang mempunyai intelektual yang tinggi dan juga perhatian terhadap nasip negaranya akan tetapi yang diperhatikan yaitu sesuai pasar tidakkah lulusan universitas tersebut, hal ini jelas suatu bentuk libealisasi pendidikan.

Alasan pemerintah untuk mendirikan BHP adalah adanya suatu pasal dalam UU Sisdiknas yang menyebutkan perguruan tinggi haruslah berbentuk badan hokum adalah bukan alasan yang mendasar,  karena dalam pembukaan UD 45saja disebutkan bahwa tugas dari pemerintah kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan adanya BHP itu nanti maka yang akan menjadi korban dari penerepan tersebut adalah mahasiswa, karena apa? Karena nantinya tidak selamanya apa yang dikelola dari para birokrat kampus itu akan menghasilkan uang terus untuk membiayai aktivitas kampus, seperti yang ada di IPB yaitu didirikannya Mal- mal dan juga pom bensin, dari usaha ini suatu saat akan koleps juga dan juga adanya subsidi silang antara mahasiswa yang berduit

kepada mahasiswa yang kurang mampu tidak akan menjadi solusi karena tidak selamanya mahasiswa tersebut  berduit.

Ujung –ujungyna nanti yaitu SPP dari mahasiwa kan dinaikkan dan juga terdapat biaya –biaya lainnya yang nantinya akan memberatkan mahasiswa tesebut. Apa yang dikatakan oleh orang sekarang yaitu orang miskin dilarang sekolah?????? Sebentar lagi akan terjadi diIndonesia. Pendidikan memang mahal akan tetapi bukan kewajiban warga Negara untuk menanggung hal itu akan tetapi Negara yang mempunyai kewajiban tersebut, Negara bukan hanya sebagai penyedia akan tetapi Negara dapat menjadi pelayanan masyarakat, oleh sebab itu perlu ditinjau ulang kembali dalam rencana pemerintah untuk menjadikan suatu universitas negri itu menjadikannya BHP. Karena masyarakat sudah menderita dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu dan ditambah lagi liberalisasi pendidikan ini. Tunjukkan bahwasannya Negara kita memang besar dan kebijakan –kebijakanya berpihak kepada rakyat.

NURKHOLISH AL HAKIM

KADEPT PPSDM IKMS UNSRI

MAHASISWAHUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

 

Read Full Post »

Masih adakah harapan terhadap elit politik dinegeri ini?

Pemilukada akhir –akhir ini lagi semaraknya, pada khususnya di Sumatera selatan. Kenapa demikian? Karena dapat kita lihat disepanjang jalan banyaknya pamplet, spanduk, stiker dari salah satu calon  untuk meraih simpati dari masyarakat agar ketika pemilukada berjalan calon tersebut dapat meraih suara lebih banyak daripada lawan politik lainnya.

Yang menjadi pertanyaan kita semua apakah benar –benar serius para elit politik tersebut untuk membangun negeri atau didaerahnya ataukah hanya akal –akalan mereka untuk meraih simpati dari masyarakat dengan mengkampanyekan isu –isu yang sedang hangat dari masyarakat, akan tetapi sesudah itu telah meraih kekuasaaan masyarakat lalu ditinggalkan, dengan kebijakan – kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat? Hal ini sudah terbukti  dengan pemilu tahun 2004 kemarin dimana pada waktu kampanye  para capres menjanjikan dan mengutamakan kepentingannya rakyat akan tetapi setelah terpilih tidak ada sama sekali kebijakan –kebijakannya berpihak kepada rakyat dimana dalam bidang ekonomi harga BBM naik, sembako naik yang menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia yang busung lapar dimana dapat kita ambil contoh dimakassar, seorang ibu yang sedaang hamil 7bulan dan anaknya berusia 5tahun meninggal karena kelaparan, di temanggung, jawa tengah 299anak menderita gizi buruk akut dsbnya, dalam bidang pendidikan pun adanya kebijakan yaitu menjadikan universitas sebagai BHP dimana nanti orang miskin dilarang sekolah dan banyak lagi, dibidang hokum banyaknya pesoalan hokum yang diselesaikan melalui uang, banyak persoalan korupsi baik itu ditingkat atas maupun bawah dsb . Sehingga tidak mengherankan jika reformasi hanya jadi “momennya para elit untuk berpesta”. Rakyat hanya diposisikan sebagai pemberi legitimasi kepada mereka, sebagaimana amanat demokrasi. Dengan kata lain, rakyat hanya dibutuhkan untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS) guna mencoblos si A disetiap pemilukada.

                     Melihat realita yang ada tersebut kita jadi bertanya –tanya masih adakah dikepala para politisi negeri ini sedikit komitmen ideologis yang tersisa selain akal –akalan meraih kekuasaan dengan cara –cara pragmatis? Mau dibawa kemanakah gerangan bangsa ini? Apakah dunia politik kita sudah sedemekian kronis dan kritisnya sehingga harus mengorbankan nilai –nilai idealisme untuk meraih tata kekuasaan? Atau apakah rakyat kita memang masih selalu diposisikan sekumpulan manusia yng bodoh sehingga para elit tak peduli apa partainya : nasionalis, islamis, liberalis, ataupun sosialis seolah memiliki pandangan dan kesimpulan yang sama secara berjamaah tentang hipotesis “popularitas” mengungguli “kualitas”, atau kualitas mengungguli isi? Kemana nilai –nilai agama, filsafat, ataupun budaya yang mereka dengungkan selama ini? Kalau demekian halnya, sampai kapan rakyat akan dibiarkan tetap bodoh tenggelam dalam pembodohan politik ini? Tidak ada lagikah cara bertindak dan logika berfikir yang lebih jernih dan manusiawi untuk mengangkat taraf berfikir masyarakat kearah pencerahan dalam pembelajaran politik yang bersih dinegeri ini? Atau masih adakah politik yang bersih dinegeri ini diluar logika kalah –menang, untung –rugi, dan maslahat atau tidak maslahat?. Saatnyalah kita sebagai masyarakat untuk melakukan suatu bentuk perubahan melihat persoalan bangsa yang ada saat ini, karena permasalahan yang ada saat ini karena diterapkannya suatu system demokrasi liberal dimana yang senyata –nyatanya tidak membawa perubahan bangsa, walaupun nantinya berganti pemimpin tetap saja tidak mampu mengubah nasib bangsa saat ini.

 Nurkholish AL HakimMahasiswa HUKUM UNSRIKadept PPSDM IKMS UNSRI 

 I

Read Full Post »